Gelar Rapat Verifikasi dan Validasi, Begini Harapan Camat Marbo

0 Viewers
Share:


TAKALAR (SUL-SEL), MI - Pemerintah Kecamatan Mangarabombang (Marbo), Kabupaten Takalar, bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Takalar melaksanakan Rapat Verifikasi dan Validasi data Masyarakat Miskin yang ada di Kecamatan Mangarabombang, belangsung di ruang aula kantor camat Mangarabombang, (Sabtu, 12/1/2019).

Kegiatan ini dihadiri oleh, Camat Mangarabombang (Mappaturun, S. Sos.), Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penaganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Marwan, SE., M.Si.), Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM se kecamatan Mangarabombang.

Camat Mangarabombang, Mappaturun, S.Sos., dalam sambutannya mengatakan, rasa terima kasih kepada dinas sosial yang sedianya turun langsung dalam kegiatan ini, tentang bagaimana menverifikasi dan validasi data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi warga miskin.

"Karena sesuai petunjuk bupati, menginginkan data yang akurat yang memang betul-betul warga yang berkategori misikin dan kami selaku pemerintah kecamatan mangarabombang meminta kepada seluruh pemerintah desa. Baik kepala dusun, Imam dusun dan seluruh Stekholder yang ada di desa, baik itu babinsa, bhabimkantinmas, LPM dan tokoh masyarakat untuk membantu merapatkan musyawarah di desa tentang Verifikasi dan Validasi data di desa masing-masing dan betul - betul warga yang berkategori miskin. Karena tugas pemerintah itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," harapnya.


Sementara Kabid Pemberdayaan dan Penaganan Fakir Miskin Dinas Sosial Takalar, Marwan, SE., M.Si., menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah Verifikasi dan Validasi data yang ada, khususnya di Kecamatan Marbo. Karena kita berharap dari validasi data ini, bagaimana pemerintah desa  sebagai penyambung kami dari Kabupaten melakukan musyawarah di desa untuk menvalidasi data di desa masing-masing. "Kita berharap dari hasil validasi ini ke akuratan data itu bisa kita capai, dan masyarakat miskin yang selama ini yang tidak terdata dengan di BDT kita bisa lakukan pendataan dan memasukan di Basis Data Terpadu (BDT).

"Hasil verifikasi itu dilakukan ada beberapa data yang double (data ganda) dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), itulah tugas kepala desa untuk memusyawarahkan di desa untuk mengganti nama-nama data yang ganda itu. Ganda karena penerima PKH, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Meninggal Dunia, Pindah maupun data yang lainnya," ucapnya.

Marwan juga menambahkan, kalau dari hasil musyawarah ini bisa menghasilkan data yang akurat dan tidak ada lagi riak-riak di tengah - tengah masyarakat, "Insya Allah, kedepannua data yang kami sudah berikan ke desa bisa dipergunakan dan bisa diperbaiki karena kita berharap anggaran dana desa bisa dianggarkan untuk memperbaiki BDT.

"Karena dasar mutlak untuk mendapatkan bantuan sosial harus berada di data BDT (Basis Data Terpadu). Apakah dia KiS (Kartu Indonesia Sejahtera), KIP (Kartu Indonesia Pintar) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ataukah PKH (Program Keluarga Harapan). Dan harapan kita di dinas sosial sesuai petunjuknya Bupati Takalar data ini harus bisa rampung secepatnya," harap Marwan, Kabid  Pemberdayaan dan Penaganan Fakir Miskin Dinsos Takalar. (Ts/Sau).
loading...