Berikut 14 Persyaratan dan 14 Berkas Pendaftaran Jadi Pengawas TPS Pemilu 2019

0 Viewers
Share:


SELAYAR (SUL-SEL), MI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Selayar akan membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)  sebanyak 448 orang yang akan bertugas mengawasi TPS yang tersebar di 11 Kecamatan. Hal ini diungkapkan Anggota Bawaslu Kepulauan Selayar, Nurul Badriyah (Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi), Rabu (30/01/2019).

Nurul Badriyah mengatakan, Pembentukan Pengawas TPS merupakan amanat Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 90 ayat (2) yang menyatakan. “Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara". Untuk Selayar pendaftaran akan dimulai awal Februari 2019.

"Pengumuman pendaftarannnya tanggal 4-10 februari 2017 dan dilanjutkan dengan test wawancara bagi yang lulus berkas, bagi yang berminat Formulir pendaftarannya bisa diperoleh di sekretariat Panwascam masing-masing Kecamatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Anggota Bawaslu  yang memulai karirnya sebagai staf di KPU dan Panwascam ini mengharapkan agar warga selayar dapat berkontribusi melakukan pengawasan pemilu dengan bergabung menjadi Pengawas TPS.

“Kita berharap kepada masyarakat yang merasa bersyarat sebagai pengawas TPS agar berkontribusi dalam pengawasan dengan mendaftarkan diri sebagai pengawas TPS,” ujarnya.

Adapun Persyaratan untuk menjadi Pengawas TPS, (1). Warga Negara Indonesia. (2). Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. (3). Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945. (4). Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. (5). Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu. (6). Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. (7). Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat. (8). Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. (9). Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS. (10). Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. (11). Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan. (12). bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. (13). Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. dan (14). Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Berkas pendaftaran meliputi. (1). Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan. (2). Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. (3). Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar. (4). Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli. (5). Daftar Riwayat Hidup. (6). Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas, disertai dengan surat keterangan bebas narkoba. (7). Surat pernyataan bermaterai; yang memuat. (8). Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahin 1945,   Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. (9). Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika ( jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia). (10). Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang - kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. (11).  Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (12). Bersedia bekerja penuh waktu. (13). Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih. dan (14). Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.  (**).
loading...