Konflik PPK VS Panwascam Tallo Berakhir Islah, Tudingan Pelanggaran Tidak Terbukti

0 Viewers
Share:


MAKASSAR, MI - Tudingan pelanggaran oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tallo, Rosnaeni Daga terhadap dua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Tallo, Fadli Syukir, SH, MH dan Mudassir tidak terbukti.

Hal ini diungkapkan Mudassir selaku terlapor.  Dalam penyampaiannya saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya bersama Ketua Panwascam Kecamatan Tallo serta Ketua PPK Kecamatan Tallo, Rosnaini bersama salah satu anggotanya dipertemukan oleh Komisioner Bawaslu Makassar Divisi Pencegahan dan Penindakan, Abd. Hafid didampingi Divisi Hukum duduk bersama membicarakan tuntutan mosi tidak percaya beberapa bulan lalu. Pertemuan islah tersebut digelar di Kantor Camat Tallo lantai 3. Selasa, (22/1/119).

"Jadi aksi unjuk rasa mosi tidak percaya PPK Tallo, telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Makassar, intinya kemarin Pihak Bawaslu mau kita akur karena tahapan pemilu terus berjalan dan semakin dekat masa pencoblosan. Jadi kami diminta untuk tidak memperkeruh suasana," ungkapnya. 

Mudassir juga membeberkan hasil investigasi dan pemeriksaan Bawaslu Kota Makassar terkait benar tidaknya dua Komisioner Panwascam Tallo melakukan pelanggaran. 

"Alhamdulillah tidak ada temuan Bawaslu yang terbukti kami melakukan pelanggaran," ucap Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwascam Tallo ini. 

Ia juga menambahkan, jika tudingan pihaknya lebih banyak mengawasi kinerja PPK dan PPS ketimbang peserta pemilu tidak benar. 

"Banyak kerja-kerja kami di lapangan tentunya tidak perlu harus diketahui PPK, misalnya kegiatan supervisi kami di tingkat kelurahan dan penindakan APK di lapangan," tambahnya. 

Sebelumnya sempat diberitakan di beberapa media, PPK Tallo sudah melaporkan dua Komisioner Panwascam Tallo ke Bawaslu Kota Makassar di tahun 2018, mereka dituding lebih banyak mengawasi PPK Tallo dan PPS nya ketimbang mengawasi peserta pemilu. 

Ia pun menyampaikan dalam mosi tidak percayanya, kedua Panwascam Tallo ini memanggil beberapa anggota PPK dan PPS tanpa prosedur yang benar.

Selain itu, Panwascam Tallo juga dituding mengirimkan surat dengan stempel Bawaslu Kota Makassar.

Rosnaeni ngotot meminta dua Panwascam itu untuk dicopot karena dinilai melanggar kode etik. 

Sementara itu, unsur Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) menyayangkan sikap over protektif Ketua PPK Tallo. 

"Salah kaprah ini Ketua PPK, seharusnya dia tahu tugas utama Bawaslu itu apa pastilah pengawasan dalam proses pemilu. Jadi wajarlah termasuk anda diawasi, masalah anda lebih banyak diawasi yah mungkin dugaan Panwascam anda banyak melakukan pelanggaran," tegas Masran Amiruddin, SH, MH selaku Wakil Ketua LSM PERAK. Rabu, (23/1/19).

Masran juga mengatakan, berbicara masalah kode etik disini juga malah membuat PPK Tallo blunder. 

"Malah kami disini melihat yang melanggar kode etik itu PPK Tallo, mana ada regulasinya turunan KPU menyurat dan melakukan mosi tidak percaya kepada Bawaslu terkait masalah anggotanya. Lagi pula KPU dan Bawaslu itu beda institusi, seharusnya mereka mengkoordinasikan dan mengadukan kepada pimpinan masing-masing atau kepada DKPP," terang mantan Dosen Fakultas Hukum Unhalu ini. 

Ia juga mengingatkan, jika tidak mau jadi target fokus pengawasan hendaknya jangan melakukan pelanggaran.

"Jika tidak mau jadi target pengawasan jangan lakukan pelanggaran itu saja," tutup Masran. 

Diketahui, LSM PERAK salah satu dari empat Lembaga yang terakreditasi dan tersertifikasi resmi oleh Bawaslu RI di Sulsel. (*).
loading...