Lurah Menanti, OTT Siap Beraksi!, Jadi Hati-Hati

0 Viewers
Share:

Oleh: Masran Amiruddin, SH,.MH
Wakil Ketua LSM Perak Sulsel

mitraindonesia.net, -- Rencana pemerintah akan mengucurkan dana kelurahan tahun ini (2019), masih jadi perdebatan dikalangan elit politik, pengamat politik maupun ahli hukum. 

Perdebatan terjadi akibat waktu pengucuran dana yang telah diagendakan oleh Pemerintah melalui Presiden, karena di tahun pengucuran dan pencairan dana kelurahan tersebut bersamaan dengan pesta demokrasi alias tahun politik, sehingga kebijakan terus dianggap memiliki kepentingan politik yang akan menguntungkan pemerintah yang berkuasa saat ini, yang tidak lain juga adalah perserta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Jumlah dana yang akan dikucurkan untuk kelurahan kurang lebih sekitar Rp 3 Triliun di tahun 2019. Hal tersebut sebagaimana telah disepakati bersama Banggar DPR RI dan Menteri Keuangan RI. Angka yang sangat fantastis, tentunya akan menjadi beban negara lagi karena dana tersebut pasti melalui APBN.

Salah satu alasannya sehingga dana tersebut akan diberikan kepada kelurahan adalah sebagai bentuk persamaan hak antara masyarakat kota dan masyarakat desa. 

Terkait jumlah dana yang akan diberikan kepada kelurahan adalah sama dengan yang diberikan kepada desa. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Airin Rachmi Dianyi, Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bahwa besaran dana kelurahan sama dengan dana desa. 

Akan tetapi secara aturan pastinya memiliki perbedaan karena dana desa sudah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Sedangkan tentang aturan dana kelurahan sampai saat ini belum memiliki landasan hukum yang mengatur khusus tentang pengelolaan dana kelurahan. Tapi secara umum menurut Presiden Jokowi bahwa masalah dana kelurahan akan menggunakan UU  APBN sebagai payung hukumnya. 

Terkait dengan hal tersebut DPR RI dan Pemerintah sepakat Dana Kelurahan masuk dalam RAPBN 2019.

Walaupun dari segi pengaturan masih belum memiliki aturan khusus seperti dana desa, namun ada hal yang nantinya akan menjadi persamaan diantara dana desa dan dana kelurahan. Salah satu persamaannya adalah bahwa dana yang diberikan adalah dana yang bersumber dari APBN.

Begitupun maksud dan tujuan pemberiannya, baik bagi desa maupun bagi kelurahan tidak lain pasti untuk menunjang pembangunan demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat dan untuk pengembangan sumber daya manusia, baik di kota maupun di desa.

Selain itu dapat pula dilihat persamaanya dari aspek pertanggung jawaban penggunaan dan pengelolaannya. Dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dana tersebut bersumber dari APBN, maka sudah pasti mekanisme pertanggung jawabanya pun tunduk pada aturan yang sudah ada yaitu  UU No.17 Tahun 2003  tentang Keuangan Negara.

Nah karena dana yang akan diberikan dan dikelola oleh kelurahan adalah dana dari APBN, maka sudah tentu ada lembaga yang nantinya akan ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan atas tindakan penyalahgunaan uang negara. 

Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai tugas dan fungsinya, KPK bersama lembaga penegak hukum maupun lembaga lainnya akan mengambil tindakan hukum jika terjadi kerugian negara pada dana yang dikucurkan oleh pemerintah, baik untuk desa maupun untuk kelurahan.

Hal tersebut sudah dapat dilihat pada beberapa kepala daerah dan kepala desa yang telah dijatuhi hukuman akibat menyalahgunakan uang negara dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisms (KKN).

Olehnya itu perlu prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menggunakan dana kelurahan yang telah diagendakan akan dicairkan tahun 2019 oleh pemerintah.

Jika tidak hati-hati maka sudah tentu OTT akan siap beraksi untuk kepala kelurahan yang juga sudah siap untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya secara hukum jika salah dalam mengelola dana kelurahan. 

Jadi waspadalah  untuk para calon penerima dana kelurahan agar tidak terkena OTT. Jauhkan diri dari niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan  kewenangan yang dimiliki karena niat adalah awal dari suatu tindakan.
loading...