ASN Tidak Netral, Sanksi Administrasi, Kurungan dan Denda Menanti

0 Viewers
Share:

Masran Amiruddin, SH., MH.

MAKASSAR, MI - Pemilu serentak antara Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden (Pilpres), Anggota Legislatif (Pileg) dan Anggota DPD pada April 2019 sampai saat ini masih menimbulkan banyak masalah. 

Salah satunya adalah keterlibatan ASN sebagai pelaksana atau tim kampaynye dari salah satu peserta pemilu. Seperti yang terjadi baru-baru ini, dimana telah tersebar video melalui media sosial. Dalam video itu diduga ada ASN yang ikut memberi dukungan kepada salah satu calon peserta pemilu, yaitu kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden No.urut satu. 

Seperti yang terlihat dalam video tersebut diketahui bahwa diduga ada 15 ASN yang menjabat sebagai Camat lingkup Pemerintah Kota Makassar ikut memberi dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Komentar pun banyak datang dari berbagai pihak termasuk dari pimpinan para Camat yang diduga tidak netral atau memihak dengan ikut memberi dukungan kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden. Mala dibeberapa media online Walikota Makassar sebagai kepala daerah yang membawahi wilayah kerja dari para camat tersebut, telah mengambil sikap. Salah satu sikapnya adalah akan melindungi bawahannya dengan menyiapkan kuasa hukum jika memang permasalahan tersebut akan dipermasalahkan oleh pihak tertentu.

Namun dilain sisi ada pula pihak yang telah mengambil langkah cepat dengan melaporkan masalah video tersebut ke Bawaslu sebagaimana yang telah ditempuh oleh salah satu tim kuasa hukum partai politik pendukung dari salah satu calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua.

Begitupun dengan lembaga pemantau pemilu yang menganggap bahwa video tersebut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan tindakan hukum kepada pihak-pihak yang dianggap terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Dan sampai saat ini semua pihak masih menunggu tindakan apa yang akan diambil oleh penyelenggara pemilu khususnya Badan Pengawas Pemilu baik tingkat Kecamatan, Kota Makassar dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. 

Karena secara normatif apa yang dilakukan oleh Camat selaku ASN telah diatur dalam berbagai norma hukum. Baik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, maupun dalam peraturan lainnya termasuk dalam kode etik yang mengatur tentang ASN begitupun dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Terkait dengan keterlibatan ASN dalam Pemilu sebenarnya secara jelas telah diatur dalam Pasal 2 huruf f UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Pada tahun 2017 Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasii Birokrasi Asman Abnur telah mengeluarkan surat yang isinya tentang  netralisasi PNS dalam pilkada dan pemilu melalui surat nomor B/71/1/M.SM.00.00/2017.

Selain itu masalah keterlibatan PNS dalam Politik juga dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42  Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dimana dalam peraturan tersebut PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengalah pada keterpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. 

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU dan Peraturan Pemerintah di atas, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana melalui media online juga telah mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya secara proporsional. Apa yang diuangkapkan oleh Kepala BKN tesebut sesuai isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Kepala BKN juga menegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas.

Menurutnya  yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Mengutip dari apa yang pernah diuraikan oleh Kepala BKN Bima Haria, maka berikut adalah rincian larangam bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pemilu bahwa  PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara, Terlibat dalam  kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden, Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Adapun Pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dimaksud, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.

Selain itu Kepala BKN dalam beberapa media juga pernah memerintahkan kepada seluruh PNS agar betul-betul mematuhi ketentuan masalah netralitas. Ia juga meminta kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dan menurut Kepala BKN bahwa  jika ada PNS yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU ASN maupun aturan lainnya  sebagaimana dimaksud di atas dijatuhi hukuman disiplin. 

Adapun sanksi bagi PNS yang melanggar aturan tersebut di atas adalah berupa sanksi penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penundaan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Hal tersebut diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Sedangkan jika melihat pada UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka ada beberapa Pasal yang dapat dikenakan kepada ASN yang terlibat dalam politik dalam hal ini pemilu. Adapun pasal yang dapat dikenakan bagi ASN yang terlibat adalah Pasar 280 ayat (2)huruf f dan Pasal 280 ayat (3). Dimana ketika kedua Pasal tersebut maka akibatnya adalah dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000.00.

Adapun isi dari Pasal 280 ayat (2) huruf f adalah bahwa pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutkan aparatur sipil negara. 

Selanjutnya dalam Pasal 280 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 280 ayat (2)dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Nah maka dari dua pasal yang ada dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah sangat jelas bentuk larangannya dan sanksi hukumnya bagi ASN yang melanggar diatur dalam Pasal   493 dan Pasal 494 yang sanksinya adalah berupa pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak RP.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas dan dikaitkan dengan telah beredarnya video dukungan kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu 2019 yang diduga melibatkan ASN/PNS dalam hal ini Camat dari pemerintah Kota Makassar, maka dapatlah penulis katakan  bahwa sudah sangat perlu untuk adanya tindakan hukum dari lembaga berwenang dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara terkait  pelanggaran UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN maupun kode etik PNS dan Bawaslu terkait dengan Pelanggaran UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu agar  permasalahan tersebut dapat menjadi lebih terang dan jelas lagi karena sampai saat ini masih "abu-abu" karena masing-masing pihak punya argumentasi masing-masing dan mala video tersebut ada yang menganggap sebagai hoaks belaka. (Masran).
loading...