Dugaan Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Ruas Dinas PUPR Kota Pare-Pare, GCW Resmi Laporkan ke Kejati.

0 Viewers
Share:


MAKASSAR, MI - Proyek Peningkatan Jalan Ruas Paket II Dinas PUPR Kota Pare-Pare yang terletak dijalan beringin Kota Pare-Pare resmi dilaporkan oleh DPP LSM GCW (Dewan Pimpinan Pusat Global Corruption Watch) ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kamis, (21/2/19).

"Iya betul kami telah resmi laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan  terkait dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Ruas Dinas PUPR Kota Pare-Pare yang menelan anggaran Rp. 9.057.198.000,- "ungkap Saprianto Ketua DPP LSM GCW. 

Dalam keterangan persnya di sebuah Warkop dibilangan jalan Yusuf Dg. Ngawing Makassar, Saprianto yang merupakan pegiat anti korupsi mengungkapkan dan menjelaskan bahwa proyek peningkatan jalan ruas dinas PUPR Kota Pare-Pare melalui DAK TA.2017 diduga sangat sarat dengan penyimpangan dan dugaan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hasil investigasi dan sumber Pulbaket proyek tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai perencanaan awal, dan menyalahi bestek, serta tidak sesuai juknis dalam dokumen kontrak dan RAB pekerjaan," ujar Saprianto.

Proyek yang dikerjakan oleh PT. Lumpue Indah tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan dan diduga volume pekerjaan dikurangi karena tidak sampai setahun sudah mengalami kerusakan dan bahkan patut diduga kontraktor pelaksana mengerjakan tidak sesuai mekanisme dan menyalahi ketentuan Undang-Undang RI No.2 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri PU No.19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan & Kriteria Persyaratan Teknis Jalan serta peraturan Beton Bertulang Indonesia Tahun 1971 N.I.-2 sehingga kualitas pekerjaan sangat buruk dan tidak sesuai standar kelayakan.

Begitu juga pada masa pemeliharaan pihak rekanan melakukan perbaikan hanya dengan menyirami campuran semen ke semua titik ruas jalan yang mengalami kerusakan dan atau yang berlubang. Tentu ini sangat disayangkan karena patut diduga pihak rekanan semata-mata hanya mengejar keuntungan yang besar tanpa mengedapankan asas manfaat dan kualitas pekerjaaan," pungkas Saprianto. 

Lebih lanjut menurut Saprianto, pihak Dinas PUPR Pare-Pare diduga lalai dan melakukan pembiaran serta tidak melakukan pengawasan sehingga pihak rekanan mengerjakan asal-asalan. Ini disinyalir dan diduga terindikasi terjadi kerugian negara.

Kami akan mengawal laporan tersebut sampai pihak Kejati Sulsel melakukan pemanggilan kepada semua pihak yang terkait dengan proyek tersebut guna langkah penyelidikan lebih lanjut," tutup Saprianto. (**).
loading...