PERAK : Ariady Arsal dan Andre Tanta Diduga Keras Lakukan Pelanggaran Pemilu

0 Viewers
Share:


MAKASSAR, MI - Lembaga Pemantau Pemilu (LPP)  menemukan caleg DPR RI Sulsel 1 nomor urut 1 dari Partai PKS H. Ariady Arsal dan Caleg DPRD Sulsel dari Partai Nasdem wilayah Makassar A nomor urut 6, Andre Prasetyo Tanta yang diduga melakukan tindak pidana pemilu. Ariady Arsal kedapatan melakukan pemasangan baliho yang bertuliskan "SIM Seumur Hidup" dan "Bebas Pajak Motor". Begitupun Andy Wilianto Tanta yang menuliskan di balihonya "100% X 5 tahun gajinya untuk rakyat". 

Wakil Ketua LSM PERAK selaku Lembaga Pemantau resmi, Masran Amiruddin, SH, MH, mengatakan Ariady Arsal dan Andre Prasetyo Tanta diduga terindikasi melakukan pelanggaran pemilu. 


"Dalam baliho tersebut, mereka diduga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Masran. Jumat, (8/2/19).

Masran mengapresiasi kinerja Bawaslu dalam menindaklanjuti temuan LSM PERAK sebagai pemantau pemilu selama ini. Menurutnya, Bawaslu telah bekerja secara aktif dan profesional dalam pencegahan, pengawasan dan penindakan.

Ia pun mendesak, Bawaslu Provinsi Sulsel dan Bawaslu Kota Makassar segera memanggil dan memeriksa pemilik baliho serta mengawal kasus ini sampai ke tahapan penuntutan.

"Sudah sangat jelas, sanksi diatur dalam Pasal 523 (1) yang menjelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). 

Ayat (2)  setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak  Rp 48.000.000.00 
Ayat (3) bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling paling banyak Rp.36.000.000.00, Bawaslu harus mengawal perkara ini untuk tahap selanjutnya, yaitu proses penuntutan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan pemilu," ungkap mantan Dosen Fakultas Unhalu ini.

Pihaknya meyakini, Ariady Arsal dan Andre Prasetyo Tanta sudah menjanjikan seperti yang tertulis di balihonya pada saat mereka berdua turun sosialisasi di masyarakat. 

"Bawaslu harus berani menindak tegas mereka agar tidak menjadi contoh yang buruk dalam dunia pemilu di Indonesia. Kalau dibiarkan berarti kita melakukan terjadi pembiaran dan pelanggaran pemilu yang jelas-jelas ada di depan mata," tegas mantan Ketua SBSI Kota Kendari ini. 
(*).
loading...