PERAK Desak Bawaslu Tertibkan Baliho Caleg Yang "Serang" Perusda Sulsel

0 Viewers
Share:


MAKASSAR, MI – Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) menemukan adanya pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang pada aset kantor perusahaan Daerah (Perusda) Sulawesi Selatan di wilayah Kecamatan Ujung Tanah. Hal tersebut merupakan salah satu temuan yang akan dilaporkan ke Bawaslu Kota Makassar terkait dengan APK yang melanggar.

“Kami menemukan pemasangan APK dalam bentuk Baliho beberapa calon Legislatif Kota Makassar, Caleg Provinsi Sulsel maupun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). APK tersebut dipasang di tembok samping dan di pagar salah satu aset kantor Perusda Sulsel,” kata Ketua LSM PERAK Sulsel, Adiarsa MJ, Rabu (6/2/19).

Adiarsa tidak menyebutkan secara detil dimana letak kantor tersebut, namun kantor tersebut berada di wilayah Markas dan perumahan Angkatan Laut. Sesuai dengan aturan yang ada, kantor pemerintahan ataupun BUMD harus steril dan bebas dari pemasangan APK. Ia memperkirakan  pemasang APK tersebut sengaja melakukan pemasangan karena terpampang jelas plan nama kantor.

Beberapa caleg yang kedapatan APK terpasang, yakni Hj. Jannati, Caleg DPRD Kota Makassar Dapil 2 nomor urut 7 dari Partai PAN, Akhmad Akbar, SH, MH Caleg DPRD Kota Makassar Dapil 2 nomor 9 dari Partai Perindo, Drs. H.A. Salahuddin Krg. Gau Caleg DPRD Kota Makassar nomor urut 8 dari Partai PKB, Ir. Andi Ridwan Wittiri Caleg DPR-RI Dapil Sulsel 1 nomor urut 1 dari Partai PDIP dan Dr. Ir. H. Muhammad Saiful Saleh, M.Si Calon DPD RI.

Tidak hanya itu, Tim Saiful Saleh diduga sengaja memasang dan melanggar aturan.

“Janganlah cara-cara kecurangan dan pelanggaran dilakukan untuk bisa mendapat simpati masyarakat. Tetaplah fair sesama calon yang lain. Tentunya dugaan-dugaan seperti ini akan menjadi prioriti kami untuk segera dilaporkan dan kami meminta Bawaslu segera mengambil sikap dan bertindak. Ini Baliho Saiful Saleh ngeyel atau mungkin sengaja karena kami yang kedua kalinya mendapati APK nya dipasang di kantor pemerintahan atau BUMD,” tegas Adiarsa selaku unsur Lembaga Pemantau Pemilu.

Sekedar diketahui, terkait dengan adanya pemasangan APK yang berada di kantor pemerintahan. Hal tersebut bisa ditindak dengan peraturan dan mekanisme yang sudah ada. Kantor Pemerintahan maupun BUMN/BUMD, Tempat Ibadah dan Sekolahan adalah tempat yang bebas dari APK. .(*).
loading...