Pimpinan Bawaslu Sulsel : Laporan Harus Memenuhi Syarat Ini Untuk di Proses

0 Viewers
Share:


SELAYAR (SUL-SEL), MI - Rapat Kegiatan Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, S.H., M.H., dan seluruh anggota Bawaslu Kep. Selayar. bertempat di Rayhan Hotel, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jum'at (01/02/2019).

Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Azry Yusuf, S.H.,M.H., usai kegiatan tersebut yang ditemui oleh beberapa awak media menjelaskan tentang penanganan temuan dan pelanggaran pemilu. "Temuan itu bersumber dari pengawas pemilu yang cuma bisa di dapatkan oleh pengawas pemilu. Tetapi seluruh masyarakat yang melihat pelanggaran itu tidak boleh apatis, karena kita melakukan penanganan  penindakan pelanggaran itu berorentasi pada perbaikan - perbaikan bila ada kesalahan dengan cara dan waktu yang tepat". 


"Berkaitan dengan temuan, temuan ini cuma dapat dilakukan oleh pengawas pemilu dan cuma ada dua kemungkinan, kalau pengawas pemilu melakukan pengawasan dan menemukan pelanggaran maka itu murni temuan pengawas pemilu dari hasil pengawasan melekat, dan temuan hasil pelanggaran yang sudah lampau dan pernah disampaikan kalau ada pelanggaran maka akan dilakukan secara investigasi tetapi muaranya tetap ada pada temuan. Dan akan ditangani kalau sudah memenuhi syarat formil dan materiil paling lambat 7 hari dan dapat di perpanjang samapi 14 hari kerja setelah di register temuan atau pelanggaran itu," kata Azry Yusuf.

Lebih lanjut, Azry Yusuf juga menambahkan khusus pidana pemilu. Pengawas pemilu tidak dapat menentukan pidana temuan dan laporan karena ada tiga unsur penegak hukum yang sudah ada didalamnya. "Setelah ketiga Sentra Penegakan Hukum Terpadu, antara Bawaslu, Kepolisan, dan kejaksaan sudah kompah baru bisa ditindak lanjuti proses laporan tersebut". (**).
loading...