Dua Proyek BP2IP Barombong Diduga Bermasalah, PERAK Endus Indikasi Korupsi

0 Viewers
Share:


MAKASSAR, MI - Dua proyek Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong, diduga bermasalah.

Kedua proyek tersebut, yakni rehabilitasi jalan Kompleks Perkantoran BP2IP Barombong dengan anggaran APBN 2018 Rp 2.694.356.903 yang dikerjakan oleh PT. Buana Perdana Mandiri. Kemudian proyek Renovasi Gedung Aula BP2IP Barombong dengan anggaran APBN 2018 Rp 2.960.200.000, yang dikerjakan PT Citra Nusa Barakka Karya Mandiri.

Koordinator Divisi Hukum LSM Pembela Rakyat (PERAK) Sulsel, Jumadi, SH mengatakan, soal proyek Rehabilitasi Jalan Kompleks Perkantoran BP2IP Barombong diduga dikerjakan menyalahi aturan kontrak.

Proyek tersebut, kata dia, diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai RAB, ditemukan sudah mengalami kerusakan serta ketebalan aspal diduga dikurangi volumenya.

Kemudian, pekerjaan tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai standar dan juknis. Bobot ketebalan lentur/ aspal diduga kuat dikurangi. Dimana setelah dilakukan pengukuran hanya memiliki ketebalan 2 Cm hingga 3 Cm. Padahal perkerasan nominal minimum lentur/aspal adalah 4 Cm - 6 Cm. 

“Proyek tersebut diduga hanya pemborosan anggaran dan diduga anggaran tersebut di mark up. Proyek tersebut juga diduga dikerjakan asal-asalan tanpa berpedoman ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku,” ucapnya.

Kemudian proyek Renovasi Gedung Aula BP2IP Barombong tersebut, lanjut Jumadi, diduga dikerjakan tidak sesuai bestek sehingga mengurangi kualitas pekerjaan. Jumadi juga menduga, bahan materialnya di mark up.

Jumadi mengakui, dugaan permasalahan dua proyek di BP2IP itu, pihaknya sudah meminta klarifikasi secara resmi ke Direktur atau Kepala Kantor.

"Jawaban mereka normatif dan simpel saja sebagai upaya pembenaran bahwa pekerjaan tersebut menurut mereka tidak bermasalah. Anak SMP saja bisa jawab kalau jawaban seperti itu," ujarnya. 

Pihaknya meminta penegak hukum segera mengusut tuntas kasus tersebut. 

"Karena kami masih percaya kinerja penegak hukum sejauh ini. Sudah jelas sekali proyek ini ada kejanggalan dimana kegiatan tersebut diduga dikerjakan asal jadi. Kami siapkan berkas pelaporannya termasuk data, baket dan dokumentasi, Inshaa Allah dalam dua hari ke depan kami laporkan secara resmi," tegas Jumadi. 

Dengan begitu, lanjutnya, pihak perusahaan dan instansi terkait sudah menandatangani kontrak kerja dan segala peraturan dalam proyek tersebut namun ternyata hasilnya mengecewakan.

“Anggaran yang sudah terpakai sebanyak Rp 5 miliar yang kami pertanyakan. Apakah tidak ada mark up di dalam atau kongkalikong antara kontraktor pelaksana dengan KPA dan PPK proyek itu,” tandasnya. (**).
loading...