Politisasi Raskin, Kepala Desa Jojjolo Dilaporkan Ke Panwascam

0 Viewers
Share:


BULUKUMBA, MI - Di duga melakukan politisasi beras raskin kades Jojjolo di laporkan ke panwas kecamatan bulukumpa. Sesuai apa yang menjadi temuan Muh. Basri Lampe Ketua Umum Komunitas Pemuda Kampung (KOMPAK BONTOA) pada Kamis, 07 Maret 2019 di Kediaman Mariani.

Bahwa Kepala Desa Jojjolo Ibu Mar telah di duga mempolitisasi raskin. seperti apa yang telah di dapati Komonitas Kompak Bontoa. pada saat mengunjungi kediaman mariani di perbatasan Ballasaraja - Jojjolo

"Sesuai temuan tersebut bahwa, salah satu warga Ibu Mariani diberikan raskin oleh Kepala Ibu Desa Jojjolo. Namun Kepala Desa Jojjolo  Ibu Mar telah melakukan kampanye kepada Ibu Mariani,"Ungkapnya Basri

Ibu Marniati penerima raskin usai mendapatkan  raskin, Ibu kades memberikan juga contoh kertas suara dengan menyampaikan kepada Ibu Mariani bahwa pilih MJ sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 3 Bulukumpa-Rilau Ale 

"Selain itu, sesuai Kartu Keluarga (KK)  saya belum termasuk warga Desa Jojjolo saya masih warga Kelurahan Ballasaraja,"Tutur 

Setahu saya adalah penerima raskin setiap Desa kan punya data yang valid untuk penerima raskin tersebut. 

Basri Lampe menyatakan Adapun beberapa laporan warga Desa Jojjolo yang masuk kepada KOMPAK BONTOA bahwa.

"Pelayanan Pemerintah Desa Jojjolo dalam hal ini pembagian raskin tidak sesuai mekanisme yang ada," Tutup Basri

Sebenarnya ada warga yang berhak mendapat raskin karena benar-benar tidak mampu dengan bukti kartu tidak mampu tapi kenyataannya tidak diberikan. Bahkan ada warga tidak berhak mendapatkan raskin karena mereka mampu tapi malah mereka diberikan.

Berdasarkan kronologis kasus di atas maka menurut KOMPAK BONTOA Kepala Desa Jojjolo Ibu Marniati telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan sanksi sebagai berikut:

1. Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00”.

2. Merujuk pada UU 7/2017, tindakan seorang kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum (“Pemilu”) dalam masa kampanye termasuk kategori tindak pidana Pemilu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 490 UU 7/2017, yang berbunyi :

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Maka dari itu, kami dari KOMPAK BONTOA meminta kepada pihak yang berwenang agar memberikan sanksi Kepala Desa Jojjolo Ibu Marniati sesuai Undang-undang yang belaku. (IL).
loading...