Rakor BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Bersama Koperasi UMK Nakertrans Sidrap, Bahas Hal ini

0 Viewers
Share:


SIDRAP, MI - BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sidrap dan Dinas Koperasi UKM Nakertrans Sidrap laksanakan Rapat Koordinasi (Rakor), bertempat di Nagoya Resto Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Senin, (25/03/2019).

BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas - Dinas KUKM Nakertrans Sidrap melaksakan rapat koordinasi yang membahas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Sidrap, Arfandi Nur beserta jajarannya, sedangkan dari Dinas KUKM Nakertrans dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi,UKM Nakertrans, Andi Safari Renata, Sekretaris dan jajaran bidang tenaga kerja serta Pegawai - Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi.

Agenda pembahasan diantaranya, penjelasan tentang regulasi lahirnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai transfomasi dari PT. Jamsostek yang diamanahkan oleh negara untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional, pemaparan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Dibahas pula laporan kepesertaan dan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, kerja sama antar lembaga dan penegakan hukum atau law enforcement.


“BPJS Ketenagakerjaan hadir sesuai amanah UU 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana BPJSTK penyelenggarakan 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun,” kata Kepala BPJSTK Sidrap, Arfandi.

Pemberi kerja atau badan usaha wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena perlindungan jaminan sosial adalah Hak pekerja, bahkan pemerintah mengantur sanksi jika ada pemberi kerja atau badan usaha yang lalai dengan tidak melindungi pekerjanya, ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, ujar Arfandi.

Dalam Rakor tersebut juga dipaparkan, bahwa ada 3 permasalahan kepatuhan yang terjadi terkait jaminan sosial, yang pertama adalah masih adanya perususahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Kedua, sudah mendaftar namun hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya, tidak mengikuti program yang sesuai atau mendaftarkan tenaga kerjanya dengan dasar upah dibawah upah minimum Kabupaten/Provinsi. Masalah ketiga adalah terdaftar namun menungggak iuran.

Untuk itu, rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah untuk memastikan Pemberi Kerja/badan Usaha dan tenaga kerja mendapatkan informasi manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan melalui sosialisasi masif yang akan dilaksanakan bersama baik melalui beberapa kegiatan sosialisasi program maupun kunjungan bersama ke perusahaan - perusahaan atau badan usaha.

Kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga pemerintah maupun organisasi lainnya telah diatur dalam PP 85 Tahun 2013 tentang tata cara hubungan antar lembaga, sehingga selain sinergi dengan Dinas KUKM Nakertrans Sidrap, kami juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang. tentunya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, hubungan kerjasama yang dimaksud diantaranya pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, pungkas Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Sidrap, Arfandi Nur.

"kami juga akan menggandeng organisasi atau LSM seperti Pembela Rakyat (PERAK) karena LSM ini juga sangat peduli terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial," kunci Arfandi Nur. (**).
loading...