Oknum ASN RS Dadi Kampanyekan Caleg di FB, Bawaslu Diminta Usut

0 Viewers
Share:


MAKASSAR, MI – Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diduga melakukan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN). Oknum PNS tersebut diduga mengkampanyekan Desrianto, S.Kep, Caleg DPRD Kota Makassar dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 10 Dapil Tamalanrea Biringkanayya, Muhlis Katili, S.Kep, Ns Calon DPD RI nomor urut 35 dan Fredy Akbar. K, Caleg DPRD Kota Polman nomor urut 2.

Hal itu berdasarkan hasil temuan pada postingan di Facebook (FB) yang beredar di media sosial sejak November 2018 hingga April 2019 dengan nama akun Kamaluddin Palinrungi.

Dimana dalam postingan tersebut, Ia dengan gamblang menyatakan dukungan kelada Caleg yang diposting dan menulis kata-kata ajakan untuk mendukung. Tidak hanya itu, dirinya juga melakukan foto bersama dengan melakukan pose isyarat angka di tangan.

Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK menganggap oknum PNS ini jelas-jelas  menantang keberadaan dan kinerja Bawaslu. 

“Ini adalah temuan dan dapat dijadikan informasi awal. Jadi Bawaslu bisa langsung proses,” ujar Jumadi, SH, selaku Koordinator Divisi Hukum LSM PERAK, Senin (15/4/19).

Menindaklanjuti hal itu, disebutkan Jumadi, pihaknya mendesak Bawaslu Provinsi Sulsel atau Bawaslu Kota Makassar untuk memanggil dan memeriksa oknum PNS yang bersangkutan.

Jumadi sangat menyayangkan, ASN melakukan aktivitas politik praktis.

“Ini jelas kegiatan politik praktis, termasuk mengkampanyekan orang, baik terlibat langsung maupun dilibatkan,” ucapnya.

Ancaman hukuman bagi ASN yang terlibat politik praktis, kata Jumadi tidaklah main-main. Mereka terancam hukuman satu tahun penjara.

Belum lagi, sanksi yang bisa dijatuhkan Komite ASN (KASN) kepada mereka yang terbukti melanggar.

“Jadi, di pasal 280 ayat 2 huruf f dan ayat 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jelas, itu masuk ke pidana Pemilu. Ancamannya 1 tahun penjara. ASN itu bisa kena Pidana Pemilu dan bisa dilaporkan ke KSN untuk disanksi sebagai ASN,” kata Jumadi. 

Pihaknya meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas dan tidak ikut-ikutan dalam dukung-mendukung calon peserta pemilu pada Pilpres dan Pileg 2019.

“Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” terangnya.

Bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dari Sumber informasi, pemilik akun FB itu benar bernama Kamalauddin Palinrungi yang berstatus PNS di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. 
(Ocak)
loading...