PERAK : Harusnya KPU Makassar Contoh Bawaslu Menindaki Anggotanya Yang Tidak Netral !!!

0 Viewers
Share:


MAKASSAR, MI – Memasuki masa tenang kampanye pada Pemilihan Umum 2019. Pose berfoto ala Prabowo-Sandi dilakukan oknum dari Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar, yang beredar di sosial media (sosmed).

Dalam foto yang beredar, terlihat oknum dari PTPS tersebut berfoto dengan pose mengacungkan jari ala dari salah satu Capres Prabowo-Sandi di Lapangan Karebosi Makassar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, SH, MH mengatakan, sudah mengetahui oknum PTPS tersebut berasal dari wilayah Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea.

“Segera diganti. Kita tegas dalam hal ini dan jika ada yg coba main-main kita akan tindak tegas,” jelas Nursari, Minggu (14/4/19). 

Lain Bawaslu Kota Makassar, lain pula yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam hal penindakan terhadap jajarannya di bawah yang kedapatan tidak netral. 

Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) LSM PERAK menyoroti KPU Kota Makassar di tanggal 15 Februari 2019 yang beredar di beberapa media. Dalam temuannya, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ujung Pandang Baru, Boy Ottoluwa menggunakan baju kaos bertuliskan 2019 ganti presiden. Diposting di Facebook pribadinya, tepatnya tanggal 12 Agustus 2018 pukul 15.59 Wita. 

Tidak hanya itu, Boy Ottoluwa juga memposting acara Deklarasi 2019 Ganti Presiden bersama Neno Warisman dan melakukan like di beberapa postingan Caleg yang menandai dirinya. 

Padahal saat itu yang bersangkutan sudah menjabat sebagai Ketua PPS Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo. 

"Kalau ada penyelenggara memihak salah satu calon atau peserta pemilu harus diberhentikan. Ini dapat merugikan calon atau peserta pemilu yang lain, aturannya pun sudah jelas melarang dan ini pelanggaran," ujar Jumadi, SH selaku Koordinator Divisi Hukum LSM PERAK, Minggu (14/4/19).

LPP PERAK juga menyayangkan dan prihatin dengan alasan Ketua KPU Kota Makassar saat itu dengan tetap mempertahankan Ketua PPS tersebut.

"Kami anggap KPU Kota Makassar tidak bersikap dan bertindak profesional. Alasan untuk efisiensi anggaran, tahapan yang sudah berjalan serta sulitnya perekrutan dan pemberian bimbingan teknis lagi, hari ini terbantahkan dengan sikap tegas Ketua Bawaslu Kota Makassar yang memecat Pengawas TPS di masa dua hari sebelum pemilihan. Harusnya KPU Kota Makassar mencontoh apa yang dilakukan Bawaslu," terang Jumadi. 

Jumadi mengatakan, mempertahankan orang yang diduga kuat melanggar itu seharusnya tidak dilakukan. Kejadian ini dianggap sebagai preseden buruk dalam penyelenggaraan pemilu di Sulawesi Selatan. 
(**)
loading...