Pileg 'Sistem Noken' di Walenrang Luwu Terindikasi Paksakan Caleg Tertentu Lolos ke Senayan

0 Viewers
Share:

Drs. Tommy Tiranda

JAKARTA, MI - Konstalasi politik hingga menjelang penentuan siapa yang bakal lolos ke Senayan pasca Pemilu 17 April 2019 lalu kian seru, terutama pada saat penghitungan suara seperti yang terjadi di Dapil Sulsel 3 Caleg DPR-RI.

Situasinya tampak memanas karena hampir di semua tahapan rawan pelanggaran. Pemandangan ini tampak di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Walenrang. Informasi yang diperoleh bahkan menyebutkan proses pemilihan di daerah itu dilakukan dengan sistem noken ala Papua. Ironisnya lagi, penghitungan suara dilakukan sangat tertutup.

Akibatnya, informasi tentang hasil perolehan suara khususnya untuk Caleg DPR-RI sulit diakses.
Masalah ini juga telah dilansir sejumlah media lokal, bahkan viral di medsos dalam tayangan video. Pihak Gakkumdu setempat juga sudah turun tangan memproses hal ini. Dan dari penelusuran yang dilakukan, kejadian inkonsititusional itu diduga dipicu adanya seorang caleg DPR-RI dari parpol tertentu ingin dipaksakan lolos ke Senayan.

Caranya, dengan men-setting jumlah perolehan suara agar mengungguli Caleg lain dari parpol yang sama. Caleg yang dimaksud cenderung lolos ke Senayan. Membuat awak media ini terus mengorek keterangan dari berbagai sumber tentang parpol dan caleg yang hendak dipaksakan lolos itu.

Alhasil, nama calegnya terindikasi berinisial MDB asal Partai Demokrat. Caleg tersebut diduga putra dari seorang petinggi Luwu yang kebetulan juga berasal dari Walenrang. Berdasarkan catatan redaksi dan hasil survei, MDB memang harus bersaing ketat dengan caleg Partai Demokrat yang lain yang unggul lebih dulu, yaitu Frederick Batti Sorring.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan WASINDO (Pengawas Independen Indonesia), Drs. Tommy Tiranda, meminta semua pihak utamanya pihak penyelenggara pemilu bekerja professional dengan mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

"Normatif saja, laksanakan tugas dan tanggungjawab yang benar tanpa intervensi pihak lain siapapun dia. Kalaupun ada petinggi misalnya yang mencoba-coba campurtangan atau memaksakan kehendak serta mempengaruhi penyelenggara khususnya petugas di TPS, PPS dan PPK sampai KPU dan Bawaslu, hadapi dengan aturan," ujar Tommy via ponsel, Kamis pagi ini (2/5).

Khusus kejadian di Walenrang, dia meminta pihak penyelenggara, KPU maupun Bawaslu khususnya Gakkumdu setempat, agar fokus dan proaktif menangani itu. Begitu pula, aparat kepolisian dengan didukung TNI, tetap mengawal dan bertindak jika diperlukan. Pihaknya, kata Tommy yang juga Anggota LP3KN (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pengelola Keuangan Negara) ini, akan terus memantau perkembangan penanganan kasus Walenrang tersebut. (Red).
loading...