Lsm Latenri Tappu : Sekolah SMK 2 Bone Diduga Pungli

0 Viewers
Share:


Ketua Lsm Latenri Tappu : Samsul

BONE, (MI) - Menurut Ketua Lsm Latenri Tappu, Samsul pungutan tersebut dapat dikategorikan pungli karena bertentangan dengan Permendikbud Nomor: 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pada pasal 10 ayat 1 Permendikbud tersebut dikatakan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Demikian hal tersebut diatas dikatakan oleh Ketua Lsm Latenri Tappu, Samsul saat dikonfirmasi oleh awak media ini di warkop, Kamis (22/08/2019).

"Adanya laporan dari orangtua siswa yang enggan disebutkan namanya baru sebulan ini katanya sudah membayar di sekolah SMK 2 Bone, pembayarannya menentukan nominal sebesar Rp. 30.000/siswa itu harus dibayar. Kapan tidak membayar siswa tidak akan ikut ujian semister," ujar Samsul.

Padahal itu tidak boleh, lanjut Samsul, yang dibolehkan itu bantuan dan atau sumbangan sukarela alias tidak dipaksakan. Bukan pula ditentukan dengan dominalnya.

"Menanggapi laporan orangtua siswa dengan pungutan yang terjadi di SMK 2 Kabupaten Bone sebagaimana laporan orangtua siswa yang masuk ke saya," jelas Samsul.

Lebih lanjut, Samsul kalau apa yang disampaikan orangtua siswa tersebut tentang pembayaran di SMK 2 Bone sangat menyayangkan. Bahkan, pungutan seperti itu bisa dikategorikan pungli karena ditentukan dominalnya kepada siswa tersebut. "Itu berbahaya sebenarnya, bisa masuk ranah pidana," katanya lagi.

Mengenai pungutan uang komite di sekolah, Samsul mengaku bingung dengan cara pandangannya di sekolah dalam memaknai dan memahami Permendikbud No. 75 Tahun 2016.

"Padahal dalam peraturan tersebut sangat gamblang mengatur tentang larangan pungutan. Pasal 12 misalnya poin b sangat jelas menyatakan bahwa Komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya," kesal Ketua Umum LSM Latenri Tappu.

Meskipun ada yang mengenai uang komite yang disepakati pengurus dan anggota komite sekolah. Samsul menyatakan bahwa itu yang keliru, ketika Komite Sekolah membahas dan menyepakati jumlah uang yang harus dipungut ke orang tua siswa. (Arbain).
loading...