LSM PERAK Pertanyakan Dana Covid 19 di Pemprov Sulsel

0 Viewers
Share:


Makassar, mitraindonesia.net -- Setelah Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kota Makassar, DR.H. Mukhtar Tahir, M.Pd buka-bukaan di depan LSM dan Ormas menjelaskan terkait dana penanganan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid 19 melalui APBD Pemerintah Kota Makassar. Kini LSM PERAK Sulawesi Selatan meminta Gubernur juga terbuka kepada masyarakat, berapa anggaran APBD Provinsi Sulsel yang digunakan.

Ketua LSM PERAK Sulsel, Adiarsa MJ, SH mengatakan, selama ini pemerintah provinsi sulsel tidak transparan terkait penggunaan APBD selama pandemi corona. 

"Masyarakat wajib tahu sudah berapa anggaran terpakai dan digunakan untuk apa saja," ucapnya, Jum'at (22/5/20).

Ia juga mengatakan, jika anggaran penanganan covid 19 ini selain di Sekretariat Daerah juga disinyalir hampir semua SKPD mengalihkan dana untuk kegiatan tersebut. 

"Pertemuan kemarin Kadis Sosial Kota Makassar sebut ada sembako gelondongan dari Pemprov berarti sumbernya dari Setda Provinsi," ungkapnya. 

Lanjut Adiarsa, belum lagi dana rujukan Covid di setiap Rumah Sakit provinsi diantaranya RSKD Dadi, RSUD Labuang Baji, RS Sayang Rakyat, Hotel sebagai tempat karantina dan SKPD yang mengalihkan anggarannya untuk penanganan Covid 19.

"Kami yakin anggarannya semua ini besar, maka wajarlah kami minta transparansinya Pak Gubernur," ujar Adiarsa. 

Pihaknya sudah menurunkan timnya untuk mengumpulkan bahan keterangan (baket) dan data untuk melengkapi laporannya secara resmi setelah pandemi corona selesai. 

"Walaupun mereka bilang ada Kejaksaan, Kepolisian, APIP dan BPKP yang awasi kalau kacamata hukum kami beda dan ada unsur korupsi pasti kami lapor apalagi konsekwensi sanksi hukum untuk korupsi dana bencana jelas," tegasnya. 

(*)
loading...